Pemerintah Upayakan Kemudahan Investasi dan Dorong Industri Tanah Air
Presiden Joko Widodo dan jajarannya berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kondusif untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang sangat besar. Rencananya, pemerintah akan mengajukan banyak revisi undang-undang terkait perizinan dan investasi yang memungkinkan keleluasaan bagi Indonesia untuk bergerak lebih jauh dan bersaing dengan negara-negara lain.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 September 2019.
"Kemarin sudah kita hitung ada kurang lebih 74 undang-undang yang langsung akan kita minta, kita revisi, agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain, bisa kita miliki," ujarnya.
Di saat yang sama, pemerintah juga akan mengupayakan agar investasi yang datang ke Indonesia sekaligus dapat menjadikan negara kita sebagai negara yang produktif dan aktif berinovasi melahirkan kemajuan sehingga dapat memenangkan persaingan dan perebutan pasar global.
"Bagaimana caranya? Menurut saya investasi global yang masuk tidak boleh hanya datang dengan pabrik dan tenaga kerja saja. Investasi harus menciptakan lebih banyak _spillover_. Sekali lagi, kata kuncinya adalah _spillover_," ucap Presiden.
Spillover atau kelebihan yang dirujuk oleh Presiden berarti mengupayakan adanya penguasaan terhadap teknologi baru, rantai pasokan baru, dan berbagai keuntungan lain melalui investasi yang masuk dan berjalan di Indonesia. Dengan itu, para pelaku usaha diharapkan akan memiliki nilai tambah dan pemahaman baru.
"Pengusaha muda tidak boleh hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Pemerintah akan berbuat dengan segala cara agar _spillover_ tadi terwujud. Pemerintah akan menghapus semua regulasi-regulasi yang membuat kita menjadi bangsa konsumen," tuturnya.
Selain itu, Kepala Negara juga akan memperkuat kelembagaan kabinet yang berkaitan dengan investasi dan kebijakan perdagangan. Penguatan lembaga kabinet tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor riset dan teknologi sekaligus piawai membuka pasar global serta melindungi pelaku usaha Tanah Air.
"Kita tidak menginginkan investasi global yang hanya mengeksploitasi bangsa kita. Enggak, tidak akan seperti itu," tegas Presiden.
Presiden Jokowi: Manfaatkan Peluang Revolusi Konsumen dengan Revolusi Pola Pikir
Beberapa tahun mendatang, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan pesat. Selain itu, sebaran geografis konsumen Indonesia ke depannya juga akan semakin merata sehingga membuka celah dan peluang pasar yang baru.
Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyebut hal tersebut sebagai revolusi konsumen yang harus dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha Tanah Air.
"Revolusi konsumen akan membuat kita semakin menarik. Hati-hati, jangan sampai yang mengambil manfaat ini justru dari negara lain, dari asing. Karena artinya apa? Indonesia akan semakin atraktif bagi investasi bisnis global," ujarnya di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 September 2019.
Di tengah perang dagang dan ketidakpastian global saat ini, negara-negara pasti berlomba-lomba untuk mengambil dan memanfaatkan ceruk pasar yang ada di negara lain. Presiden berharap para pelaku usaha menyadari hal tersebut dan bersegera mengambil peluang yang muncul.
"Saya titip, jangan sampai peluang-peluang yang ada ini dipakai oleh merek-merek asing, dipakai oleh negara-negara luar, sehingga mereka berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan ini," ucapnya.
Untuk memanfaatkan peluang tersebut, para pelaku usaha Tanah Air tak bisa berdiam diri. Kepala Negara menyebut bahwa diperlukan revolusi pola pikir sebagai modal memenangkan persaingan.
"Kelemahan kita menurut saya, terutama yang muda-muda ini, sulit dan enggan untuk berpartner. Ini penting sekali, bermitra. Sekarang ini adalah kesempatan besar agar bapak, ibu, dan saudara-saudara ini mendapatkan mitra," kata Presiden.
Selain itu, para pelaku usaha juga harus mengubah pola pikir untuk tidak hanya mengandalkan proyek-proyek yang pendanaannya bersumber dari APBN semata. Menurutnya, masih banyak bidang lain yang dapat dikejar dan membutuhkan peran para pelaku usaha.
"Bidang-bidang yang di luar itu juga perlu dimasuki agar tidak dimasuki oleh pengusaha-pengusaha dari luar yang masuk ke Indonesia," tuturnya.
Lebih jauh, Presiden menaruh harapan besar bagi para pelaku usaha muda, utamanya yang tergabung dalam Hipmi, untuk tumbuh menjadi para inovator yang mampu bersaing dan menggerakkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang produktif dan aktif berinovasi.
"Revolusi konsumen harus kita manfaatkan sebagai pemacu kita untuk menjadi bangsa yang produsen. Enggak apa di sebelah sana ada konsumsi, tapi di sebelah sini juga kita siapkan diri kita menjadi produsen, menjadi bangsa yang produktif, dan menjadi bangsa yang terus aktif berinovasi sehingga kita menjadi pemenang dalam perebutan pasar," ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar