Laporan Ekonomi

1. PERTUMBUHAN KUARTAL I/2016 MEMBAIK Ekonomi Belum Meyakinkan (Bisnis Indonesia)

JAKARTA — Upaya menjaga daya beli masyarakat menjadi isu krusial dalam mengerek pertumbuhan ekonomi. Pada saat bersamaan, belanja pemerintah ternyata belum mampu mengompensasi pertumbuhan ekonomi.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju ekonomi kuartal I/2016 tercatat tumbuh 4,92%, dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar 4,73%. Adapun pada kuartal IV/2015, laju ekonomi

tercatat 5,04%. Meski menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar, konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama tahun ini ternyata pertumbuhannya mentok di level 4,94%, melambat dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu 5,01%.

 

Eric Alexander Sugandi, senior economic analyst Kenta Institute menilai pertumbuhan konsumsi rumah tangga harus menjadi perhatian serius karena terbukti rendahnya inflasi sebagai dampak ikutan dari rendahnya harga energy justru tidak diikuti belanja. “Mungkin kita harus waspada. Ternyata penurunan TDL dan BBM, misalnya, tidak langsung diikuti spending. Artinya, yang golongan menengah-atas pun masih menahan. Ini krusial karena konsumsi swasta masih men-driver PDB.” Ekonom Samuel Asset Mana gement Lana Soelistianingsih berpendapat masih lemahnya konsumsi rumah tangga karena masyarakat

menahan konsumsi untuk persiapan kebutuhan yang lebih besar pada kuartal II dan III. “Rasanya itu akan jadi momentum kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.” Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara memproyeksikan konsumsi rumah tangga akan membaik seiring dengan terjaganya inflasi dan meningkatnya ekspektasi pendapatan.

 

DORONG INVESTASI

Sementara itu, investasi yang diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ternyata hanya menjadi bantalan anjloknya ekspor.  Kepala Ekonom PT Maybank Indonesia Tbk. Juniman mengatakan janji pemerintah untuk mengeksekusi belanja dengan cepat ternyata tidak terwujud. Padahal, belanja pemerintah dan investasi swasta menjadi kunci pemulihan.

 

Selain memberikan stimulus ke konsumsi rumah tangga, investasi dapat menahan terpuruknya ekspor.

Komponen pemben tuk an modal tetap bruto (PMTB) pada awal tahun ini masih menempati

posisi kedua sumber pertum buhan PDB setelah konsumsi rumah tangga. Namun, persentasenya naik

menjadi 1,79% dari posisi kuartal I/2015 sebesar 1,48%.

 

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Suhariyanto mengatakan ruang untuk pe ningkatan pertumbuhan PMTB masih sangat besar. Menurutnya, kepercayaan investasi swasta dan konsumsi harus dimulai dari belanja pemerintah. “Belanja total enggak ge de-gede amat, tapi dampak psikologisnya,

po sitif bagi pengusaha dan konsumen.” Walaupun meleset dari ekspektasi, Menteri Keuangan Bambang

P.S. Brodjo negoro percaya diri basis growth kuartal I yang sudah lebih tinggi dari tahun lalu membuat potensi pencapaian pertumbuhan lebih tinggi di kuartal berikutnya.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2016 akan meningkat melebihi capaian kuartal pertama tahun ini. Darmin mengaku tetap optimistis bahwa pertumbuhan perekonomian pada kuartal II tahun ini bisa lebih baik dengan belanja pemerintah khususnya untuk barang modal dan belanja barang tetap sebagai lokomotif utama.

Lana Soelistianingsih memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak lebih dari 5,12%, di bawah asumsi APBN sebesar 5,3%.

 

KETENAGAKERJAAN

 

1. ANGKATAN KERJA Dominasi Sektor Informal dalam Ketenagakerjaan Naik (Bisnis Indonesia)

JAKARTA-Alih-alih turun, dominasi sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja justru semakin meningkat saat jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja turun Dalam data keadaan ketenagakerjaan Februari 2016 yang dirilis Ba dan Pusat Statistik (BPS), Rabu (4/5/2016), jumlah angkatan kerja se banyak 127,67 juta orang, turun d i ban dingkan dengan posisi Februari 2015 sebanyak 128,30 juta orang.

Dari jumlah tersebut, penduduk yang bekerja sebanyak 120,65 juta orang, turun dari capaian periode yang sama tahun lalu 120,85 juta orang. Sejalan dengan kondisi itu, jum lah pengangguran pun turun dari 7,45 juta orang menjadi 7,02 juta orang. Di tengah penurunan tersebut, persentase penduduk bekerja yang berada di sektor formal berkurang dari 42,06% menjadi 41,72%. Sementara itu, sektor informal masih mendominasi dengan pergerakan naik dari 57,94% menjadi 58,28%.

M. Sairi Hasbullah, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, mengatakan bahwa kondisi itu memang imbas dari lesunya perekonomian yang merembet ke perlambatan kinerja industri manufaktur. “Antara Februari 2015 hingga Agustus 2015 itu industri anjlok lumayan akhirnya di sektor formal turun. Ya ini berkaitan dengan PHK tahun lalu,” katanya di Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Setelah Agustus 2015 hingga Februari 2016 , lanjutnya, terjadi pemulihan ekonomi. Namun, pemulihan tersebut belum sepenuhnya berjalan karena masih ada yang belum terserap kembali ke sektor formal.Akhirnya, mereka masuk ke sektor informal. Apalagi, persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari kelompok tamatan universitas naik dari 5,34% menjadi 6,22%.

Persentase tertinggi ada pada tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari 9,05% menjadi 9,84%. Sairi mengatakan performa ini me - mang di ka re na kan orang yang berpen didikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa pun, sementara mereka yang berpendidikan tinggi cenderung memilih pekerjaan yang sesuai.“Selain itu ada juga faktor mismatch antara lulusan SMK dan kebutuhan industri. Jadi tidak cocok antara supply dan demand,” katanya.

FAKTOR INVESTASI

Kendati demikian, pihaknya optimistis akan kembali naiknya penyerapan di sektor formal seiring dengan peningkatan investasi dan perbaikan kondisi ekonomi.Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi dari status pekerjaannya. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan. Sisanya, masuk ke sektor informal.

Sebelumnya, Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian PPN/ Bappenas Rahma Iryanti mengakui dominasi sektor informal memang tidak terhindarkan karena kinerja perekonomian yang melambat . “Sekadar elastisitas per 1% (pertumbuah ekonomi) menyerap 300.000 tenaga kerja mungkin bisa saja tapi tentu daya serap informal yang memberi kontribusi,” ujarnya.

Rahma berujar pemerintah akan terus berupaya mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor formal lewat kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memaksimalkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.Pemerintah menghapuskan semua biaya perizinan untuk UMKM. Pelaku UMKM hanya perlu mengurus izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk melakukan usahanya sehingga dapat memunculkan
lapangan kerja baru.

Ekonom Institute for Develop ment Economy and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan reformasi dan konsistensi penyederhanaan izin harus dlakukan. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan akses pasar.Selain itu, dia meminta agar ada program yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan (skill) para pekerja. Program itu bisa dilakukan lewat corporate social responsibility (CSR).

UMKM

1. 265 Pusat Usaha Terpadu Siap Dibangun (Bisnis Indonesia)

JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bakal membangun 265 Pusat Layanan Usaha Terpadu untuk koperasi dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia hingga 2019.

Saat ini, jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) eksisting baru 42 unit di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dari 34 provinsi, yang belum mempunyai PLUT adalah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur.

 

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) Yuana Sutyowati Barnas mengatakan tahun ini pihaknya akan membangun tujuh PLUT lagi di beberapa daerah, antara lain Tulungagung, Malang, Lampung, dan Sumba Barat Daya. Dia menerangkan melalui PLUT, UMKM mendapat pelatihan dan pendampingan dalam hal pengembangan bisnis, akses pembiayaan, pemasaran, serta pengenalan teknologi. Pelatihan dan pendampingan tersebut dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk pemerintah.

 

INVESTASI

 

1. REALISASI INVESTASI DAERAH Jabar & Jatim Teratas (Bisnis Indonesia)

JAKARTA — Provinsi Jawa Barat menempati peringkat teratas lokasi realisasi investasi triwulan pertama 2016 berdasarkan nilai investasi ataupun penyerapan tenaga kerja. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 28,6 triliun dan menyerap 55.382 tenaga kerja.

 

Realisasi investasi Jawa Barat ini mengungguli provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menyampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja akibat

realisasi investasi yang dalam masa konstruksi di Provinsi Jawa Barat itu merupakan kontribusi dari investasi baik asing maupun dalam negeri. “Untuk penyerapan tenaga kerja PMA Jawa Barat menempati posisi teratas dengan jumlah tenaga kerja yang diserap 42.460 tenaga kerja, sedangkan untuk

PMDN Jawa Barat penyerapannya sebesar 12.922 tenaga kerja di bawah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/5).

 

Menurut Franky, porsi Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendominasi berdampak signifikan terhadap peringkat Jawa Barat sebagai tujuan utama investasi di Indonesia. "Kontribusi PMA di Jawa Barat mencapai Rp 22,52 triliun, sedangkan sisanya Rp 6,08 triliun merupakan kontribusi dari Penanaman

Modal Dalam Negeri," paparnya.

 

Franky menyampaikan bahwa dari sisi jumlah proyek, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua dengan total 960 proyek di bawah DKI Jakarta dengan total proyek 1.239 proyek. "Jakarta

memiliki jumlah proyek investasi terbesar diikuti oleh Jawa Barat dan Banten. Jumlah proyek ini penting untuk menunjukkan secara kuantitatif proyek investasi yang direalisasikan di suatu daerah," lanjutnya.

Adapun dari sisi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat teratas dengan nilai investasi Rp 13 triliun.

 

Posisi Jawa Timur diikuti oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai investasi sebesar Rp 6,3 triliun. "Baru setelah dua provinsi tersebut, Provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga," imbuh Franky. Capaian Jawa Timur tersebut mengungguli provinsi-provinsi lainnya dengan nilai investasi mencapai Rp 13 triliun terdiri dari 196 proyek dan menyerap 23.218 tenaga kerja. Posisi Jawa Timur sebagai peringkat teratas PMDN tersebut mengukuhkan posisi Jawa Timur sebagai pilihan utama investor dalam negeri untuk menempatkan modalnya. Franky Sibarani mengungkapkan bahwa capaian penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur melalui sektor PMDN merupakan buah dari kerjasama dan komitmen pemerintah daerah setempat dengan pemerintah pusat. (Bambang Supriyanto).

 

MAKRO EKONOMI

 

1. Wapres Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Membaik (Investor Daily)

Jakarta- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2016 akan membaik menembus 5 persen, sebagaimana ditargetkan pemerintah. "Tentu (pertumbuhan ekonomi kuartal I sebesar 4,92 persen) masih di bawah target kita. Tetapi kita akan berusaha kuartal berikut ini bisa memperbesar anggaran dan juga membuka ekonomi lebih baik," kata JK usai membuka Indonesia Investment Week 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/5).

 

Menurut JK, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tidak mencapai target karena kondisi pasar agak menurun.Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2016 hanya sebesar 4,92 persen. Pencapaian ini di bawah target Bank Indonesia (BI) yang semula memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5 persen.

 

Meskipun di bawah target, Kepala BPS, Suryamin menyatakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2016 masih lebih baik dari kuartal sama tahun lalu yang sebesar 4,73 persen. Jika secara kuartalan pertumbuhan ekonomi di tiga bulan pertama tahun ini mengalami kontraksi atau turun 0,23 persen dibandingkan kuartal IV-2015 yang sebesar 5,04 persen.