REFORMASI BUMN DI CHINA

REFORMASI BUMN DI CHINA

(studi kasus).

_Erizeli Jely Bandaro_

Hal yang sangat sensitif bagi China adalah reformasi BUMN. Karena maklum ini negara sosialis. 30% PDB China berasal dari BUMN. Hampir semua kader politik Partai Komunis China berada di lingkaran BUMN ini. Proses reformasi sudah berlangsung 40 tahun. Benar benar dilakukan secara gradual. Hampir setiap Presiden China berkomitmen melanjutkan reformasi BUMN namun mereka juga tidak mau menimbulkan konflik di Internal partai. Ancaman serius politik bagi Presiden China adalah terlalu keras memaksakan reformasi BUMN. 

Mengapa? Hampir semua kader Partai punya posisi di 400 BUMN/D China. Bukan rahasia umum bila BUMN menjadi sumber daya keuangan bagi partai. Mereka juga yang melahirkan banyak konglomerat di China melalui praktik KKN. Dampak dari praktik ini, walau BUMN China sangat raksasa dari segi ukuran modal dan pelanggan. Namun tahun 2003 hanya 6 BUMN Cina yang masuk Top 500 Fortune. Artinya secara management dan tingkat laba, BUMN China gagal menjadi perusahaan berkelas dunia. Padahal BUMN  mengumpulkan utang sebesar RMB 100 triliun (US $ 15 triliun) pada akhir 2017, setara dengan 120 persen dari PDB nasional.

Puncak reformasi BUMN China terjadi di era Xi Jinping. Itupun setelah Xi Jinping mengubah UUD China yang tidak membatasi jabatan Presiden. Xi Jinping juga menguasai hampir semua posisi menentukan di Partai. Jadi praktis dia menjadi penguasa tunggal di China. Di era Xi Jinping, serangkaian reformasi keras dilakukan sejak tahun 2017. Lantas apa saja langkah reformasi yang dilakukan BUMN China?

*Pertama*, mengklasifikasi BUMN sesuai dengan politik negara sosialis. Dasar hitungannya adalah index PSO (Public Service Obligation). PSO adalah kewajiban negara memberikan pelayanan kepada publik atas dasar UUD. Apabila index PSO di bawah 50% maka harus diprivatisasi. Namun apabila index PSO diatas 50% , pemerintah akan perkuat permodalannya dan memperluas dukungan subsidi agar bisa memberikan layanan lebih baik kepada publik.

*Kedua*, memisahkan fungsi operasional dan pengawasan. Secara operasional, peran negara hanya mengelola modal atau asset saja. Semua kader partai tidak boleh masuk ke dalam jajaran Direksi maupun Komisaris. BUMN harus dikelola secara profesional dan independent. Mereka harus focus kepada pasar dan menganut prinsip pengelolaan perusahaan berkelas dunia dengan standar good governance. Dengan demikian proses restruktur bisnis dan budaya berlangsung sangat cepat dan efisien. Bahkan bila diperlukan BUMN boleh merekrut direktur dari asing. BUMN China boleh melakukan privatisasi lewat bursa atau melepas saham kepada karyawan.

*Ketiga*, memperkuat posisi pengawasan BUMN secara kelembagaan. Di China lembaga yang berkuasa mengawasi BUMN bukan kementerian tetapi State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) atau semacam Pengawasan Aset milik Negara dan Komisi Administrasi Dewan Negara. Tugas SASAC hanya sebatas pengawasan kebijakan strategis. Yang mengawasi tugas SASAC adalah Kementrian Keuangan. Namun khusus lembaga keuangan BUMN diawasi oleh Central Huijin Investment Co., Ltd (Huijin).

*Keempat*, penyertaan modal negara hanya berfocus kepada BUMN yang mengelola industri strategis seperti Baja, Kereta Api, Listrik, Energy, Pertahanan, kontruksi. Untuk industri ini tidak boleh ada privatisasi dan 100% sahamnya tetap milik negara. Selebihnya boleh melakukan privatisasi secara langsung atau melalui bursa.

Apa hasilnya setelah reformasi BUMN itu ? Tahun 2019, ada 129 perusahaan China masuk TOP 500 Fortune, sebagian besar adalah BUMN. China mengalahkan AS dalam daftar Top 500 Fortune. Padahal tahun 2003 BUMN China yang masuk 500 Top Fortune hanya 6. Peningkatan yang luar biasa. Dan itu berkat reformasi BUMN yang dilakukan secara keras.

Teman saya di Beijing salah satu CEO BUMN, saya tanya. Apa kunci suksesnya BUMN China?  

“Menggeser peran pemerintah dari manajemen perusahaan ke manajemen asset. Artinya peran negara terhadap BUMN lebih kepada pengelolaan portfolio asset. Konsisten melaksanakan transformasi BUMN menjadi perusahaan modern dengan memperkenalkan kepemilikan campuran, merekrut manajer profesional, membentuk dewan direksi dan komisari yang tidak terkoneksi dengan Partai, dan memberikan wewenang kepada mereka untuk membuat keputusan pasar.” Katanya. 

"Emang salahnya apa kalau kader partai jadi komisaris BUMN. Kalau mereka mampu, kan sah saja."  Pancing saya.

"ini bukan soal salah atau benar. Bukan sah atau tidak. Bukan soal kemampuan. Tetapi  soal mental. Selagi dia orang politik, jelas mentalnya engga cocok duduk di perusahaan negara. Apapun alasannya! Sudahlah. Kami sudah 40 tahun belajar dari kasus kader partai jadi petinggi BUMN. Lebih besar ruginya daripada untungnya. Dan faktanya setelah mereka keluar dari BUMN, prestasi BUMN China kini kelas dunia. Sangat efisien." Katanya. Saya mengangguk tanda setuju.

Apa yang hebat dari China adalah kemauan politik yang begitu besar dari Pemimpin puncak yang didukung oleh elit partai untuk tidak memberikan akses kekuasaan kepada kader partai di BUMN. Karena tadinya para  kader partai itu menjadikan BUMN sebagai sumber uang memperkaya diri sendiri dan teman teman. Sementara kontribusi skill dan pengalaman bisnis mereka hampir tidak ada. Mereka menjadi pengangguran yang kaya raya karena jabatan resmi di BUMN. Semoga Indonesia bisa meniru langkah China ini.